BPK Perhatikan Papua dan Papua Barat

jpnn.com - JAKARTA -- Meski hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara selama 2004 – 2008 masih menunjukkan banyak kelemahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tanda-tanda perbaikan dalam satu tahun terakhir. Di hadapan rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (15/9), Ketua BPK Anwar Nasution menyampaikan evaluasi perkembangan hasil pemeriksaan BPK selama lima tahun terakhir, termasuk rekomendasi dan upaya terus menerus BPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah.

“Upaya BPK terus mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara telah membuahkan kemajuan pada tahun kelima,” ujar Anwar di acara penyerahan Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2009 kepada DPR itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, pada 2008 sudah terlihat tanda-tanda positif perbaikan sistem keuangan negara di Indonesia. Tanda-tanda yang dimaksud adalah, pertama, sudah banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menyerahkan rencana aksi perbaikan opini sistem keuangan kepada BPK. Kedua, terjadi peningkatan opini Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), termasuk pada berbagai departemen besar seperti Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan TNI, Departemen Pertanian, dan Departemen Pendidikan Nasional.

Ketiga, terjadi peningkatan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2006-2008.  Keempat, lembaga legislatif juga sudah memenuhi saran BPK untuk membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melalui UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kelima, Direktorat Jenderal Pajak sudah semakin terbuka untuk diperiksa oleh BPK.

Upaya BPK untuk terus mendorong kualitas pengelolaan keuangan negara, juga diprioritaskan ke daerah tertentu. "BPK juga memiliki insiatif khusus untuk membangun kelembagaan keuangan daerah di lingkungan Provinsi Papua dan Papua Barat. Inisiatif tersebut meliputi bidang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan daerah, serta teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian dapat dicontoh untuk diterapkan di daerah lain," kata Anwar. (sam/JPNN)