BPOM Dianggap Pilih Kasih Sikapi Rokok Elektrik

jpnn.com - JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dianggap pilih kasih menghadapi peredaran rokok. Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menilai jika BPOM bersikap tegas kepada rokok tembakau, tapi untuk rokok elektrik justru bersikap lunak.

Ketua Umum PPMI Sektor Rokok, Tembakau dan Minuman, Bonhar Darma Putra mengatakan BPOM  mengeluarkan berbagai aturan keras terhadap industri rokok nasional berbasis tembakau. Namun untuk rokok elektrik terjadi pembiaran. Padahal kata dia, rokok elektrik ini terbukti mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

"Dengan kebijakan ini BPOM tidak konsisten terkait kebijakan rokok padahal lembaga itu sudah dikenal antitembakau. Kami khawatir ada politisasi dari kebijakan ini. Padahal ujung-ujungnya bisa mematikan pedagang rokok eceran," kata Bonhar saat dihubungi wartawan, Selasa (18/11).
 
Berbeda dengan rokok asli Indonesia berbahan tembakau dan cengkeh yang dari sisi aturan begitu mengekang. Rokok asli tak bisa dikonsumsi di mal-mal sementara rokok elektrik bebas dikonsumsi meski dari sisi bahan sama-sama berbahaya.  
 
Ia mempertanyakan sikap BPOM yang berubah-ubah terkait rokok. Di sisi lain, dengan kebijakan impor rokok elektrik yang justru akan mematikan rokok berbagan cengkih dan tembakau yang notabene karya atau produk asli Indonesia.  "Itu saja sama sudah memberangus industri, dan cepat lambat akan mematikan industri rokok dalam negeri juga," tandasnya.
 
Bonhar khawatir kebijakan yang berdampak pada industri tembakau dan cengkeh dengan produk rokok, hanya lanjutan dari desakan asing terutama industri farmasi untuk kemudian menggantikan rokok asli seperti rokok kretek khas Indonesia.  "Ini sangat nyata faktual, saya rakyat biasa saja bisa melihat kelompok industri farmasi ini menggantikan rokok asli, kebijakan berlebihan seperti ini harus dilawan,"tegasnya.  
 
Untuk itu, ia berharap agar masyarakat, aktivis, juga kelompok yang berpihak pada kepentingan industri dalam negeri untuk pro aktif mengawasi BPOM agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang merugikan dan membuat regulasi sembarangan.   
 
"Dalam bisnis harus terbuka fair, harus lebih hati hati. Bagi pedagang seperti kami, dalam bisnis itu harus terbuka dan fair dan tak ada yang diuntungkan dari satu kebijakan. Saat ini kami tengah menyiapkan untuk melakukan untuk rasa aksi keprihatinan di kantor BPOM," tegasnya. (awa/jpnn)