JPNN.com 
Buku Komisi III DPR RI: Pertanggungjawaban Publik dan Visi Komisi Hukum DPR ke Depan
Oleh: DR. I Wayan Sudirta, SH, MH - Anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan
Komisi III DPR selama ini telah berjuang untuk memberikan alokasi anggaran yang memadai bagi sistem penegakan hukum dan peradilan.
Komisi III DPR melihat bahwa peran institusi penegak hukum dalam mendukung program-program Pemerintah, baik dalam pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan bidang kesehatan, hingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Buku ini juga memperlihatkan realitas di lapangan dengan menggunakan metode analisa evaluatif dan kritis terhadap kinerja penegakan hukum berbasis data (evidence-based analysis).
Selain terhadap data kekuatan sumber daya organisasi institusi di tingkat pusat dan wilayah, kajian juga berasal dari pengaduan masyarakat.
Komisi III DPR mengukur secara kualitatif tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum secara seimbang dengan kekuatan yang dimiliki.
Catatan Evaluatif
Melalui buku ini, saya melihat bahwa terdapat beberapa hal yang tentu masih perlu untuk mendapat perbaikan atau peningkatan dalam rangka membangun sistem hukum yang modern dan transformatif. Pada periode ini, masih terdapat agenda yang terhambat dikarenakan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi, seperti pandemi COVID-19, atau resesi ekonomi global.
Salah satu permasalahan hukum yang paling menonjol adalah perkembangan kejahatan terorganisasi dan tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi maupun kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).
