BUMN Kok Malah Jauhi Amanat Konstitusi? Ini Tugas untuk Pansus Pelindo

jpnn.com - JAKARTA - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogjakarta, Revrisond Baswir menyayangkan fungsi badan usaha milik negara (BUMN) yang tak sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, BUMN saat ini justru ikut mendorong praktik kapitalisme.

Berbicara dalam diskusi  bertema "Karut Marut Pelindo II" yang  diselenggarakan Forum Kajian Kebijakan Ekonomi Nasional UGM di Yogyakarta, Rabu (4/11) Bang Soni -sapaan akrab Revrisond- mengatakan, BUMN mestinya bisa berada di garda terdepan untuk menahan gempuran kapitalisme. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya.

Soni lantas mencontohkan PT Pelindo II yang menyerahkan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok ke perusahaan asing asal Hong Kong, Hutchison Port Holdings.  "Jangan seperti kasus Pelindo II yang ramai saat ini, BUMN malah jadi pintu ekspansi kapitalisme," katanya. 

Karenanya, Soni juga berharap Panitia Khusus (Pansus) Pelindo DPR bisa menjangkau persoalan-persoalan mendasar tentang fungsi BUMN semestinya sesuai amanat konstitusi. Menurutnya, pansus pimpinan politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka itu jangan hanya berhenti pada masalah perpanjangan konsesi pengelolaan JICT ke HPH, tetapi juga merumuskan rekomendasi tentang mendorong pengelolaan BUMN untuk  mewujudkan demokrasi ekonomi.

Selain itu Soni juga mengatakan, BUMN tidak bisa lagi dikelola oleh satu kementerian seperti saat ini. Menurutnya, harus ada super holding BUMN seperti halnya Malaysia dengan Khazanah Group atau Singapura dengan Temasek.

Menurutnya, dengan adanya super holding BUMN maka sistem tata kelolanya pun berbeda dengan saat ini. “Pengelola bukan seperti direktur, tapi butuh kelembagaan seperti BPK maupun KPK. Ada komisioner yang memimpin, bukan seorang direktur seperti sekarang," ulasnya.(ara/JPNN)