Buntut Pilkada, Perwira Polisi Ancam Laporkan Pemda ke KPK

jpnn.com - BINTUNI – Pelaksanaan Pilkada di Teluk Bintuni, Papua Barat ternyata masih menyisakan masalah. Kepala bagian sumber daya Polres Teluk Bintuni, AKP M.T.Brawery mengaku kecewa dengan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Teluk Bintuni dan KPU Bintuni.

Pemda dan KPU dianggapnya telah menelantarkan anggotanya saat bertugas pengamanan Pilkada di Distrik Muskona, Kampung Moyeba. Pasalnya, Pemda dan KPU yang mendapat kucuran dana Rp 4 miliar untuk PSU, tetapi tak memperhatikan aparat keamanan.

"Saya kecewa karena saya dengan beberapa anggota saya tidak diperhatikan dengan baik. Bahkan untuk berangkat kesana (Moyeba) kami pakai ongkos sendiri. Tanpa bantuan dari KPU atau Pemerintah. Padahal saya dengar uang PSU Moyeba sebesar Rp 4 miliar," tandas Brawery, seperti dikutip dari Radar Sorong, Jumat (22/4).

Kesal dan geram, Brawery ingin masalah ini ditangani aparat penegak hukum khusus pemberantasan korupsi. "Saya akan laporkan masalah ini ke KPK untuk ditindaklanjuti kasus tersebut, dikemanakan uang itu. Padahal kami usulkan Rp 600 juta hanya diberikan Rp 200, itupun saya tidak tau dikemanakan," keluhnya. (deo/adk/jpnn)