Bupati Malinau Tolak Moratorium CPNS di Daerah Perbatasan

jpnn.com - MALINAU – Bupati Malinau Yansen TP menegaskan dirinya kurang setuju dengan rencana moratorium CPNS yang akan diberlakukan pemerintah pusat. Rencana tersebut, dianggap “membunuh” perkembangan di daerah, terutama daerah pedalaman dan perbatasan seperti Malinau.

Pemerintah pusat, kata Yansen, harusnya tidak menyamaratakan kasus-kasus yang terjadi baik di daerah perkotaan dan di daerah pedalaman dan perbatasan, karena kebutuhan di perkotaan dan perbatasan jauh berbeda.

“Moratorium itu jangan dipukul rata. Di kota boleh-lah diberlakukan, tapi di daerah perbatasan jangan dihentikan,” tegas bupati dilansir Radar Tarakan (Grup JPNN.com), Senin (17/11).

“Kalau daerah perbatasan sejak dari dulu memang kurang. Kalau di kota boleh dimoratoriumkan, tapi jangan di perbatasan,” tegas bupati.

Sebagai contoh, kata bupati, Malinau masih membutuhkan formasi tenaga guru yang cukup banyak. Jika tidak terpenuhi, sulit bagi pemerintah daerah untuk ikut mensukseskan program pemerintah pusat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Begitu pula dengan kebutuhan akan tenaga kesehatan. Terlebih, tahun ini, di Malinau sedang bangun rumah sakit pratama di Long Ampung yang pasti akan membutuhkan puluhan tenaga kesehatan.(rjb)