Buruh Ancam Mogok Kerja, Begini Respons Kadin

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membuat surat edaran yang menyatakan sikap resminya terkait adanya rencana mogok kerja, yang akan dilakukan serikat buruh untuk menolak RUU Cipta Kerja.

Pada surat yang ditandatangani Ketua Kadin Rosan Roeslani dijelaskan bahwa sesuai pasal 137 UU nomer 13 tahun 2003, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Namun sebagai pengejawantahan UU tersebut, pada Kepmenakertrans no. 23/2003 pasal 3 ditegaskan jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut tidak sah.

Selain itu, seiring dengan UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam rangka upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid 19, Pemerintah DKI Jakarta dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a)dan (b) dari Pergub nomer 88 tahun 2020 telah mengatur bahwa, 'demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan penggulangan dan penanganan Covid-19.

"Dewan pengurus Kadin Indonesia mengimbau kepada seluruh perusahaan yang menjadi anggotanya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan mogok kerja beserta sanksinya," serunya.

Kadin juga mengimbau kepada semua pekerja/buruh di setiap perusahaan untuk mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan tentang mogok kerja, serta penanggulangan dan penanganan Covid-19.(chi/jpnn)