Catat! Permintaan Pak Jokowi Ini Bukan Sekadar Imbauan kepada Para Menteri

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dan kenegaraan Said Salahuddin menilai permintaan Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak berdebat di ruang publik, sebuah perintah dan bukan sekadar imbauan. Karena itu, para menteri tidak punya opsi lain kecuali wajib menaati perintah tersebut.

"Sebagai pemimpin tertinggi cabang kekuasaan eksekutif, presiden berwenang memberi perintah kepada para menterinya, sebab apapun kebijakan yang diambil para menteri akan dianggap sebagai kebijakan presiden," ujar Said di Jakarta, Kamis (24/10).

Direktur eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini lebih lanjut menyatakan, baik atau buruk, benar atau salah kebijakan menteri pasti memiliki dampak terhadap presiden. Bahkan, pada ujungnya  segala kebijakan para menteri harus dipertanggungjawabkan oleh presiden. Begitu kaidahnya dalam sistem pemerintahan presidensial.

"Itulah sebabnya presiden pantas melarang para menterinya berdebat atau meributkan suatu kebijakan yang telah diputuskan, termasuk terhadap keputusan yang telah ditetapkan presiden bersama para menteri di dalam rapat paripurna, rapat terbatas, atau rapat-rapat internal lainnya di lingkungan eksekutif," katanya.

Said kemudian menyebut sejumlah alasan yang melatarbelakangi pandangannya. Antara lain, perbedaan pandangan di antara para menteri dapat menimbulkan kecurigaan bahwa menteri bersangkutan memiliki visi dan misi sendiri-sendiri.
Padahal, dalam Kabinet Indonesia Maju tidak ada visi dan misi menteri, kecuali visi dan misi presiden dan wakil presiden.

Alasan lain, para menteri dapat dianggap gagal memahami visi dan misi presiden dan wakil presiden. Kemudian, para menteri dapat dinilai tidak tanggap atau tidak mampu menangkap kehendak presiden.

Selain itu, munculnya perbedaan pendapat di antara para menteri dapat dianggap sebagai ketidakmampuan presiden mengatur para pembantunya. Munculnya suara berbeda dari para menteri terkait suatu kebijakan, juga dapat membingungkan serta mempersulit masyarakat berpegang pada pendapat menteri yang ada. Padahal, dalam sistem pemerintahan presidensial semua menteri memiliki kedudukan yang setara.    

"Jadi, sudah tepat perintah presiden menekankan pentingnya konsolidasi di antara menteri dalam rapat kabinet pertama. Jika muncul perbedaan pendapat, ada forum yang disediakan untuk memperdebatkannya. Yaitu, rapat paripurna, rapat terbatas, atau rapat-rapat internal lainnya di lingkungan eksekutif," pungkas Said.(gir/jpnn)