Cuma Butuh Rp 75 Triliun, Program KIS Jokowi-JK Tak Akan Mubazir

jpnn.com - JAKARTA - Banyak pihak meragukan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digagas calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo jika kelak terpilih sebagai presiden. Selain dinilai mubazir karena sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS juga dikritik karena bakal menambah beban keuangan negara jika harus menanggung biaya kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Namun, anggapan ini ditepis anggota tim debat pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah. Dia menegaskan bahwa program KIS tidak akan membuat APBN jebol apalagi sampai negara bangkrut. Sebab, dana yang diperlukan untuk menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia tidak sampai Rp 100 triliun.

"Dana APBN yang diperlukan cuma Rp 75 triliun jika mau meng-cover seluruh penduduk Indonesia. Tidak akan bangkrut. Dari cukai rokok saja pendapatan negara sampai Rp 110 triliun,  itu masih lebih dari cukup," kata Poempida, Kamis (19/6).

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat di DPR RI, Ramadhan Pohan menyarankan Jokowi jika kelak terpilih menjadi presiden tidak melakukan pemborosan anggaran dengan memulai program KIS dari awal. Ramadhan justru menyarankan Jokowi melanjutkan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Menyempurnakan tepatnya. Karena banyak segmen orang miskin belum mendapatkannya," tandas Anggota Komisi IX DPR RI itu

Poempida menegaskan, Jokowi-JK tidak akan menjalankan program yang bersifat mubazir. Karenanya, Jokowi akan menyempurnakan program yang sudah ada seperti JKN.(fat/jpnn)