Daerah Ogah Verval Honorer K2

jpnn.com - JAKARTA--Pelaksanaan verifikasi dan validasi honorer kategori dua (K2) maupun pengusulan formasi bakal menghadapi persoalan. Pasalnya, terindikasi akan banyak kepala daerah yang menolak melakukan verval.

"Ini harus ada sikap tegas pemerintah. Bila menyerangkan kewenangan penuh kepada daerah, harus ada surat edaran agar daerah mau melaksanakannya," kata Indi Partiningsih, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) kepada JPNN, Kamis (18/6).

Dia menyontohkan di Kabupaten Magelang, kepala BKD tidak berani melangkah jauh tanpa ada surat resmi dari KemenPAN-RB. Kendati dari DPRD sudah mendesak melakukan verval.

"Kalau pusat tidak menekan daerah, pejabat daerah tidak akan bergerak," ucapnya.

Sementara Ketum FHK2I Titi Purwaningsih mengakui, banyak kada yang enggan mengusulkan data verval honorer K2 karena takut terkena sanksi pidana. Itu sebabnya, KemenPAN-RB harus mengeluarkan SE agar proses pendataan bisa dimulai. (esy/jpnn)