Dahlan Iskan Tak Akan Garap Pendukung Peserta Lain di Konvensi

jpnn.com - JAKARTA - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD), Dahlan Iskan mengaku sempat ragu bahwa dirinya bisa diterima menjadi keluarga baru di partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Terlebih, sudah ada beberapa peserta konvensi yang juga berasal dari internal partai yang notabene pasti punya pendukung di daerah.

Kendati begitu, Dahlan memastikan bahwa dirinya tak akan mengambil jalur dukungan milik para peserta internal konvensi Partai Demokrat. Karenanya, Dahlan memilih menjaring dukungan sendiri tanpa harus mengganggu pendukung peserta konvensi lainnya.

"Setelah berjalan saya agak ragu bagaimana saya menyikapi hubungan dengan partai. Saya lihat kolam Demokrat sudah penuh, ada Pak Hayono, Pak Pramono, Pak Marzuki. Karena itu saya bikin kolam saya sendiri, jaringan sendiri saya putuskan tidak akan menggangu kolam itu," kata Dahlan saat memberikan sambutan dalam acara perayaan HUT Fraksi Demokrat ke 9 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11) malam.

Dalam kesempatan itu Dahlan mengaku sempat ragu ketika akan turun ke daerah-daerah menemui kader PD. Tapi akhirnya, keraguan Dahlan sirna saat dirinya menghadiri acara temu kader PD dari berbagai wilayah se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat akhir bulan Oktober lalu.

"Saya juga sempat ragu kalau saya turun ke daerah dan mengontak DPC misalnya. Takutnya nanti ada omongan 'wah bukan kader'. Tapi itu sebelum pertemuan di Sentul. Setelah pertemuan Sentul tentu ini jadi beda karena Pak SBY telah meminta semuanya mendukung peserta konvensi," beber Dahlan.

Namun, lanjut Dahlan, kalaupun saat itu tidak ada acara di Sentul, dirinya tetap sudah menyiapkan agenda tersendiri untuk menjaring dukungan di konvensi. "Seandainya tidak ada acara di Sentul, saya sudah punya road map baru, mulai Januari saya akan integrasi dengan Partai Demokrat. Tapi setelah Sentul saya tidak ragu lagi untuk integrasi ke dalam partai," tukas pria asal Magetan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. (chi/jpnn)