Dana Parpol Melonjak, KPK: Warga ke TPS kan Enggak Bayar

jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mempertanyakan urgensi kenaikan dana parpol hingga sepuluh kali lipat yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Zulkarnaen, dana itu tak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum.

Zulkarnaen mengatakan, parpol harusnya menekan biaya politik dibangkan menghamburkan uang negara. "Masyarakat datang ke TPS aja enggak bayar kok. Harusnya uang itu dipakai rakyat untuk kebutuhan lainnya seefektif mungkin," ujar Zulkarnaen di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/6).

Dia menyarankan parpol berbenah dibandingkan menggunakan uang negara secara berlebihan. Salah satunya ialah memperbaiki sistem rekrutmen yang lebih baik sehingga menghasilkan figur nan bersih.

"Sejauh mana kemampuan, kredibilitas, integritas parpol. Jadi masyakarat akan berikan pilihannya, kenapa dia tidak siap bersaing? Ini perlu pengkajian. Tidak bisa sesederhana itu," imbuh Zulkarnaen.

Zulkarnaen juga meminta parpol melakukan evaluasi internal. Pasalnya, selama ini biaya politik yang digunakan jarang dipublikasikan pada masyarakat. "Parpol ini kan milik publik. Jadi harus ada kelihatan dari pengurusnya untuk terbuka kepada publik. Kalau ada masukan publik ya coba mohon diperhatikan," tandasnya. (flo/jpnn).