Data Guru K2 Berbeda, DPR: Jangan Ada yang Dikorbankan

jpnn.com, JAKARTA - Internal pemerintah diminta mensinkronkan data jumlah guru honorer kategori dua atau K2, sebelum membuka formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) awal Februari mendatang.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, menyikapi perbedaan data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAn-RB).

"Ini mesti harus klop antara Kemendikbud dengan KemenPAN-RB, supaya tidak nanti data itu ditolak. Karena kementerian sektoral kan mengajukan kuota biasanya, kemudian yang menentukan KemenPAN-RB," ucap Fikri kepada JPNN, Senin (14/01).

Kementerian yang dipimpin Syafruddin itu menurutnya bertanggung jawab mengelola data honorer K2, terutama guru yang akan dipersilakan ikut tes CPPPK. Dengan begitu, tidak ada lagi guru K2 yang menjadi korban akibat persoalan data.

"Mestinya sinkron dulu antara lembaga pemerintah. Jangan kemudian yang menjadi korban mereka honorer K2-nya. Mereka nanti sudah terlanjur memenuhi persyaratan, lantas karena beda data yang jadi korban mereka yang CPPPK itu," ujar legislator PKS ini.

Perbedaan data ini terjadi setelah Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan ada 159 guru K2 yang terverifikasi bisa mengikuti tes CPPPK.

Sementara data yang pernah disampaikan KemenPAN-RB dan BKN di komisi X, jumlah guru K2 hanya 157 ribu, dikurangi 6 ribu yang lulus CPNS. Sehingga totalnya cuma 151 ribu saja.

"Saya kira yang prinsip itu, verifikasi dan validasi data biar akurat antara Kemendikbud dengan KemenPAN-RB supaya sinkron," tandas Fikri.(fat/jpnn)