Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI Dianggap Mubazir

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat pemilu Said Salahudin mengkritik Deklarasi Kampanye Damai Pilkada DKI Jakarta, Sabtu (29/10). Menurut dia, acara itu meski menghabiskan anggaran yang lumayan namun tak seditak berpengaruh signifikan pada masyarakat.

"Buat apa Deklarasi Kampanye Damai di Monas? ApalagiI jalurnya untuk kampanye damainya hanya melewati perkantoran yang sepi. Masyarakat yang melihatnya tidak banyak. Jadi tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal tapi anggaran yang keluar besar," tutur Said, Sabtu (29/10).

Menurut Said, yang paling utama ‎adalah kesadaran para calon untuk memaknai pilkada damai. Selain itu, para penyelenggara pilkada juga harus bekerja profesional, independen, netral, dan mandiri.

"Kalau ada pelaporan masyarakat yang disertai bukti harus segera diproses Bawaslu. Demikian juga KPU harus netral ‎jangan masuk ke hal-hal yang memihak ke calon tertentu," terangnya.

Direktur Sinergi masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu juga menyinggung pentingnya kepolisian bertindak profesional ketika menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran aturan pilkada. Hal itu agar tidak timbul berbagai dugaan di kalangan masyarakat.

"Paling utama juga Plt (pelaksana tugas, red) Gubernur DKI‎ harus netral, tidak boleh mengistimewakan salah satu calon meskipun incumbent," tegasnya.(esy/jpnn)