Dekrit Rakyat Minta KPK Terlibat Seleksi Calon Direksi dan Komisaris BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam proses seleksi terhadap paca calon direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dianggap perlu untuk menutup peluang korupsi di BUMN.

"Kita minta KPK secara proaktif untuk terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris BUMN agar BUMN kita enggak jadi satu trah dari praktek-praktek yang selama ini terjadi, peluang korupsi," kata salah satu perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Chalid Muhammad di KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Menurut Chalid, kalau BUMN sehat maka akan maemberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kaenanya, sambung Chalid, KPK memberi respon positif atas permintaan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia itu.

"KPK mengatakan berdasarkan undang-undang yang ada mereka menargetkan siapapun pejabat publik yang potensial menyalahgunakan kekuasaannya akan ditindaklanjuti," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, direksi BUMN juga harus diperiksa latar belakangnya seperti yang dilakukan terhadap para calon menteri. "Seyogyanya seluruh pejabat eselon I juga mengalami background check seperti menterinya, termasuk seluruh direksi BUMN," kata Adnan.(gil/jpnn)