Delapan Kementerian Sepakat Lakukan GN KPA

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (GN-KPA) diperlukan sebagai upaya bersama mengembalikan keseimbangan siklus hidrologi pada daerah alisan sungai (DAS). 

Sehingga keandalan sumber-sumber air baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas dapat dicapai melalui program pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterlibatan dunia usaha dan peran serta masyarakat.

“Sasaran revitalisasi GN-KPA meliputi 108 DAS, 15 danau dan 29 bendungan prioritas. Kemudian 13 provinsi sentra padi yang keseluruhannya tersebar di 352 kabupaten/kota pada 34 provinsi,” ujar Tjahjo, Kamis (7/5).

Karena pentingnya gerakan tersebut, dirinya selaku Mendagri bersama tujuh menteri lainnya kata Tjahjo, perlu melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Masing-masing Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Tujuan revitalisasi guna mendorong pencapaian pembangunan daerah secara nyata yang sejalan dengan tujuan desentralisasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” katanya.
 
Menurut Tjahjo, revitalisasi GN-KPA merupakan gerakan yang menitikberatkan pada enam kelompok kegiatan. Terdiri dari penataan ruang, penataan pembangunan fisik, penatagunaan tana dan penataan kependudukan. Kemudian konservasi tanah dan air serta konservasi sumber daya air. 

Lalu pengendalian daya rusak air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. “Kegiatan juga menitikberatkan kelompok kegiatan efisiensi dalam pengelolaan pemanfaatan air dan pendayagunaan sumber daya air,” ujarnya. (gir/jpnn)