Demi Ubah Konstitusi, Presiden Mainkan Politik Dinasti Tingkat Tinggi

Pemerintah menjalankan reformasi dengan membentuk berbagai lembaga independen, termasuk di bidang peradilan, hak asasi manusia, dan komisi kepolisian untuk membagi kewenangan yang sebelumnya terpusat di tangan presiden.

Presiden Rajapaksa mengatakan ia tidak dapat menjalankan rencananya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pembatasan itu.

"Mustahil untuk membuat perubahan yang berarti dan menjalankan rencana yang saya janjikan ke masyarakat," kata dia minggu lalu.

Konstitusi di Sri Lanka harus diamandemen terlebih dahulu sebelum presiden mendapatkan kewenangan lebih untuk membuat perubahan itu. Artinya, Rajapaksa membutuhkan dukungan dua pertiga suara mayoritas di parlemen.

Dengan Mahinda di kursi perdana menteri, kakak beradik itu berpotensi mengubah konstitusi negara sesuai keinginan mereka. (ant/dil/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi: