Demo Ribuan Nelayan Jadi Bukti Menteri Susi tak Pro Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron menilai, demonstrasi ribuan nelayan ke Istana Merdeka menunjukkan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak pro rakyat.

“Kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan menteri tidak mengakomodir dan mendengarkan suara rakyat, bahkan terkesan angkuh untuk memaksakan kehendaknya," terang Herman, Kamis (26/2).

Dia menambahkan, pemerintah merupakan pelayan rakyat. Sementara, hakikat pembangunan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya, banyak peraturan yang dipaksakan tanpa melakukan konsultasi publik. Seperti lahirnya Peraturan Mentri (Permen) No 56 Tahun 2014, Pemen No. 57 Tahun 2014, Permen No. 1 Tahun 2015 dan Permen No. 2 tahun 2015. Saat ini juga  sedang disusun Permen pemanfaatan zona 4 mil yang hanya untuk alat tangkap pancing.

"Mungkin tujuan Susi Pudjiastuti baik, tapi tidak mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya dan tradisi masyarakat," tegas Herman.

Politikus Partai Demokrat itu meminta Menteri Susi menangguhkan pelaksanaan Permen tersebut. “Kan kasihan rakyat kecil, untuk mempertahankan kehidupanya saja sudah berat, kemudian lahir aturan-aturan yang memberatkan," tegas Herman. (fat/jpnn)