Demokrat jadi Surga Kepala Daerah Korupsi

Senin, 25 Oktober 2010 – 06:36 WIB

Kondisi tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut misalnya, proses penanganan korupsi sudah berlarut-larut atau tertunda dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Itu tertuang dalam hurur b pasal 9. Selain itu, dalam huruf e menerangkan jika penanganan kasus korupsi terhambat oleh campurtangan eksekutif, yudikatif atau legistatif, maka KPK bisa mengambil alih. "Saya tidak akan takut sama siapapun. Selama saya ada di KPK akan sikat semua," ucapnya lalu tertawa.

Terkait dengan kasus korupsi yang banyak menimpa kepala daerah, Bibit pun berkomentar banyak. Dia menyakini bahwa hampir semua kepala daerah tersangkut korupsi. Dan semua pemimpin daerah itu berpotensi besar untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu yang menjadi indikasi adalah dalam proses pemilihannya. Dia mengatakan gaji seorang kepala daerah sekitar Rp 6 juta. Dia pun menghitung pendapatan kepala daerah dalam satu tahun adalah Rp 72 juta. Sedangkan saat menjabat satu periode lima tahun akan berpenghasilan Rp 360 juta.

"Apa cukup dengan modal segitu (Rp 360) kepala daerah bisa menang pemilu? Kan hampir tidak mungkin," ujarnya ketus. Nah, karena modal untuk memenangkan pemilu sangat besar, maka jalan untuk mengembalikannya adalah dengan korupsi. "Di situlah potensinya," imbuhnya.