Demokrat Klaim SBY-Boediono Berhasil Majukan Ekonomi

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, mengkalim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono berhasil memajukan perekonomian bangsa. Bahkan, hal itu tak terlepas dari peran dan komitmen seluruh Anggota DPR dan DPR di tanah air mengawal program pemerintah.

Dalam memainkan peran legislasi di DPR, Nurhayati menyebut pengesahan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) di DPR menjadi UU, seperti UU Desa, UU Aaparatur Sipil Negara (ASN), hingga Perindustrian, bentuk komitmen anggota FPD di DPR.

Bicara keberhasilan program pemerintah, kata Nurhayati, hasil evaluasi FPD secara obyektif telah menyimpulkan pemerintahan SBY-Boediono berhasil memajukan ekonomi masyarakat dan membentengi Indonesia dari goncangan krisis global yang terjadi saat ini.

"Lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dibanding negara-negara di dunia, pertumbuhannya sangat kuat, sehingga sangat diperhitungkan tidak saja di Asia tapi di dunia. Indonesia tidak menjadi terpuruk dengan goncangan ekonomi dunia," kata Nurhayati saat konferensi pers Kaleidoskop 2013 FPD di Jakarta, Kamis (26/12).

Nurhayati membeber sejumlah fakta yang bisa dilihat kasat mata oleh publik. Misalnya aktifitas di Bandar Udara yang penuh setiap hari oleh masyarakat. Hal itu dianggap sebuah kemajuan ekonomi karena semakin banyak masyarakat menggunakan alat transportasi pesawat terbang.

"Lihat airport, itu indikasi bahwa ekonomi indonesia masih stabil di tengah krisis ekonomi global. Kemiskinan di desa jauh menurun dibanding di kota, ini bukti ujung tombak pembangunan Pak SBY- Boediono di desa," sebutnya.

Ditambahkannya, masyarakat desa sangat merasakan pertumbuhan ekoonomi zaman pemerintahan SBY-Boediono karena sudah menikmati pembanguan sarana prasarana melalui program yang ada. Semua desa merasakan pembangunan infrastruktur jalan, subsidi pupuk hingga kemudahan akses pendidikan.

"Di dalam pendidikan, tidak ada masyarakat desa yang tidak punya akses ke pendidikan. Selain Wajib Belajar 9 tahun, juuga ada PKH, program keluarga harapan, di mana ibu hamil mendapatkan subsidi. Ada lagi program Bidik Misi, selain bebas uang kuliah tapi juga dapat insentif Rp 600 ribu setiap bulan," jelasnya. (fat/jpnn)