Demokrat: Lembaga Penegak Hukum Memproduksi Kegaduhan

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengkritisi penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang akan memasuki usia setahun pada 20 Oktober mendatang.

Yang menonjol saat ini, menurut Benny, bukan prestasi tapi benturan antar lembaga negara bidang hukum. Bahkan, Benny cenderung melihat bahwa lembaga-lembaga tersebut justru memproduksi kegaduhan hukum.

“Yang paling menonjol benturan atau konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum jadi tidak kondusif. Konflik yang terjadi tidak hanya di level masyarakat yang menimbulkan kegaduhan hukum, juga konflik antar lembaga memproduksi kegaduhan dan menimbulkan kontraproduktif, ini tantangan Presiden Jokowi,” kata Benny K Harman di Gedung DPR Jakarta, Kamis (15/10).

Ia juga melihat kegaduhan dalam agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lain. Karena itu, dia menyarankan kepada Presiden Jokowi melakukan sinergitas dan harmonisasi terhadap lembaga penegak hukum yang ada.

Benny mengatakan, masalah penegakan hukum merupakan persoalan yang berat, tidak saja soal pemberantasan korupsi, tapi juga perang terhadap narkoba hingga illegal fishing. Itu sebabnya perlu dibangun sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum.

“Pemberantasan korupsi, perangi narkoba, ilegal fishing, harus dengan sinergitas dan kerjasama yang produktif di dalam penegakan hukum. Ini salah satu cara mengoptimalkan kehadiran negara dalam menyelesaikan problem hukum,” katanya.(fat/jpnn)