Demokrat Sindir Argumentasi Hasto Kristiyanto Lemah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengkritik Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai munculnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi proyek e-KTP.

Agus menilai argumentasi Hasto dianggap sangat lemah menuding pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesain proyek e-KTP, dan PDI Perjuangan tidak terlibat karena saat itu merupakan oposisi.

Dia mengatakan, apa yang disampaikan Hasto tentunya tidak ada korelasinya dengan pemerintahan SBY.

Menurut dia, untuk pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu pastinya dilakukan secara pribadi oleh oknum partai mana pun. Sehingga, kata dia, tidak bisa memberikan justifikasi bahwa karena ada hubungan pemerintahan, terus melakukan korupsi.

"Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Apalagi sampai dalam hal ini menyebut-nyebut Partai Demokrat, pemerintahan Pak SBY. Ini tentunya sesuatu hal yang tidak mempunyai argumentasi yang kuat. Argumentasi itu sangat lemah dan dangkal," kata Agus di gedung parlemen, Jakarta, Senin (26/3).

Menurut Agus, pemerintah dalam melaksanakan proyek e-KTP sudah sesuai dengan perintah undang-undang. "Apa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan UU. Justru jika pemerintah tidak melaksanakan tentunya bisa dipertanyakan," katanya.

Dia mengatakan seharusnya pula PDI Perjuangan merespons saja ucapan Setya Novanto. Sebab, yang menyebut nama Puan dan Pramono menerima masing-masing USD 500 ribu adalah Novanto.

"Sehingga harusnya hal-hal itu ditujukan ya kepada Pak Setnov atau kepada KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi hal-hal yang dimaksudkan dalam (pernyataan) Pak Hasto tersebut," jelasnya.

Karena itu, dia menegaskan apa yang disampaikan Hasto tidak ada korelasinya sama sekali dengan pemerintahan SBY. "Karena ini bisa dilakukan juga oleh siapa pun, oleh partai mana pun baik itu partai koalisi maupun partai oposisi," paparnya. (boy/jpnn)