Demokrat Yakin Monarki-Demokrasi Bisa Disatukan

BANDARLAMPUNG - Sistem kesultanan Jogjakarta harus tetap dipertahankan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak model dalam sistem pemilihan kepala daerah.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, perpaduan sistem monarki dapat diselaraskan dengan azas demokrasi yang selama ini diterapkan. ”Ini kan upaya untuk menemukan kulturasi yang berbeda. Ini bukan menimbulkan kontroversi atau polemik, tetapi mencari titik temu dari perbedaan. Dan pada intinya perbedaan itu bisa disatukan,” ujar Anas usai pengukuhan DPD Partai Demokrat Lampung, di Bandarlampung, Rabu (1/12).  

Dilansir Radar Lampung (grup JPNN), Anas juga menegaskan, tidak ada persoalan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Presiden SBY, kata Anas, sangat memahami sistem kesultanan Jogjakarta. Sehingga untuk membangun sistem itu, butuh upaya mencari titik temu. Dan pernyataan itu bukan menciptakan kontroversi terkait status kesultanan yang dimaksud.

”Wacana keistimewaan Jogja seharusnya dilakukan dengan cara elegan. Jangan langsung terpancing dan bereaksi sehingga menimbulkan opini publik berlebihan,” ujar Anas yang dalam kesempatan itu didampingi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono.