Denny Minta Bareskrim Menjadwal Ulang Pemeriksaan

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana, tak menghadiri panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi payment gateway di Ditjen Imigrasi Kemenkumham 2014. 

Denny malah pergi ke Istana Negara, Jakarta, untuk menemui Presiden Joko Widodo atau yang mewakili. Sementara di Bareskrim, terlihat ada sedikitnya lima pengacara Denny. Kedatangan mereka, untuk meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Bareskrim Polri. 

Perwakilan pengacara Denny, Heru Widodo, mengatakan kliennya dipanggil sesuai dengan laporan polisi tanggal 24 Februari 2015. Sementara surat panggilan dikirimkan ke Denny pada 4 Maret 2015.

Pihaknya memberitahukan kepada penyidik bahwa Denny punya kegiatan lain yang sudah terjadwal sebelumnya dan tak bisa ditinggalkan. "Kami minta penjadwalan ulang," kata Heru di Mabes Polri, Jumat (6/3). 

Dijelaskan Heru, nantinya penyidiklah yang akan menentukan jadwal pemeriksaan Denny. "Permohonan penjadwalan ulang kami diterima penyidik," bebernya.

Dia menegaskan, manakala dipanggil lagi Denny siap memberikan keterangan. Pada prinsipnya, kata dia, soal payment gateway itu akan diklarifikasi langsung oleh Denny. "Namun, fakta yang kami ketahui di situ tidak ada gratifikasi, feed back, aliran dan clear tidak ada kerugian negara," ujarnya.

Seperti diketahui, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1). Dalam laporan LP/166/2015/Bareskrim, Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wamenkum.

Payment gateway, merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli 2014. Namun, belum lama diluncurkan, Kementerian Keuangan merespons layanan tersebut belum berizin. Layanan itu ada saat Denny Indrayana menjabat sebagai Wamenkumham. (boy/jpnn)