Depdagri Akui Ada Problem Pendataan Penduduk

jpnn.com - JAKARTA - Hingga Maret 2008 telah digelar pilkada langsung sebanyak 422. Rinciannya, 31 pilkada gubernur, 314 pilkada bupati, dan 77 pilkada walikota. Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Depdagri Sodjuangon Situmorang mengatakan, secara umum seluruh pilkada telah berlangsung secara demokratis.

Namun diakui, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan pilkada di masa mendatang. Sodjuangon menjelaskan, salah satu yang menjadi persoalan di pilkada adalah pada tahap pendaftaran pemilih yang berakibat hilangnya hak politik warga negara, yang kerap berujung pada konflik dalam penetapan pemenang maupun legitimasi pemenang.

"Problem pendataan penduduk sebagai basis penyusunan daftar pemilih antara lain warga tak punya KTP, bekerja di luar daerah, pengungsi korban bencana, pemberian KTP massal untuk mendongkrak jumlah pemilih, serta terjadinya sengketa wilayah administrasi antara dua daerah bertetangga sehingga penduduk di daerah yang disengketakan itu banyak yang tidak terdaftar," ujar Sodjuangon Situmorang dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (20/9).

Lebih lanjut mantan Penjabat Gubernur Papua itu juga mengakui adanya problem hubungan antarlembaga dalam pendataan penduduk. Lebih tepatnya, tidak ada koordinasi antara Dinas Kependudukan di daerah yang melakukan pendataan pemilih dengan KPUD yang telah memiliki database pemilih pilpres II pemilu 2004. "Proses pemutakhiran data tidak mengacu pada data yang telah disediakan di KPUD tetapi dimulai dari awal lagi oleh Dinas Kependudukan dengan tingkat akurasi yang sangat buruk," ujar Sodjuangon.

Problem lain menyangkut mobilitas penduduk. Masalah ini muncul di daerah-daerah perkotaan dan daerah-daerah pemekaran yang masih menghadapi persoalan penentuan tapal batas wilayah dan administrasi kependudukan. "Persoalan yang mengemuka terutama terkait dengan adanya identitas ganda," ulas Sodjuangon. (sam/JPNN)