Desak 31 Putra Asli Papua Diangkat jadi CPNS, Ancam Aksi Pemalangan

jpnn.com - JAKARTA--Masyarakat adat Papua Barat Kabupaten Manokwari mengancam melakukan pemalangan terhadap lahan yang dipakai Kementerian Kehutanan sebagai Balai Latihan Kehutanan (BLK) serta Sekolah Menengah Kehutanan. Aksi akan dilakukan bila pemerintah belum memberikan keputusan untuk mengangkat 31 putra/putri daerah tersebut menjadi CPNS.

Selain itu, masyarakat adat suku besar Doreri khususnya suku Rumbekwan serta serumpun, mendesak pemerintah membayar ganti rugi lahan tiga kali lipat dari harga yang ditetapkan pemerintah Rp 6,5 miliar.

"Kami akan melakukan pemalangan besar-besaran jika tenggat waktu sebulan yang ditetapkan tidak diindahkan. Kami juga akan meminta rugi sekitar Rp 32 miliar," kata Cornelis Gustaf Rumbekwan, tokoh masyarakat adat Papua Barat dari Manokwari kepada JPNN, di Jakarta, Rabu (27/5).

Dia menambahkan, tanah milik masyakat adat seluas 17 hektare yang selama ini dipakai Kementerian Kehutanan sebagai Balai Latihan Kehutanan (BLK) serta Sekolah Menengah Kehutanan hanya dihargai Rp 6,5 miliar. Itupun dibayar bertahap kepada masyarakat adat.

"Kami menerima saja karena berpikir 31 putra/putri kami akan diangkat CPNS atau honorer di Pemprov Papua Barat, Pemkab Manokwari, serta Kementerian Kehutanan," ujarnya.

Ditambahkannya, sudah ratusan juta rupiah yang mereka habiskan untuk memperjuangkan 31 putra/putri Papua Barat. "Untuk tiket dari Papua Barat ke Jakarta pulang pergi sudah di atas Rp 100 juta. Kami akan balik lagi bulan depan ke Jakarta. Bila bulan depan hasilnya belum ada, lahannya akan kami palang," tandasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya 31 putra/putri Papua Barat minta pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS. Pasalnya, dalam keputusan Pengadilan Negeri Monokwari tertanggal 5 September 2011 terkait pembayaran ganti rugi tanah, disebutkan lahan dari masyarakat adat suku besar Doreri khususnya suku Rumbekwan serta serumpun diperuntukkan bagi pengembangan SDM di wilayah tersebut. (esy/jpnn)