Desak Jokowi Sikat Beking Bisnis Haram di Batam

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla segera turun tangan menyelesaikan kasus bentrokan antara aparat Brimob Polda Kepri dengan anggota TNI di Batam, Rabu (19/11). Pasalnya, bentrokan itu menggambarkan kondisi yang tidak aman, sehingga sangat mengganggu iklim investasi di Batam dan Indonesia secara umum.

“Ini akan membuat investor asing yang diimbau Jokowi masuk ke Indonesia akan takut. Bukan hanya ke Batam, tapi  juga ke Indonesia. Karena antar aparat saja bentrok, bagaimana mereka mendapat jaminan keamanan. Jadi benar-benar berdampak bagi iklim investasi,” katanya kepada JPNN di Jakarta, Rabu (19/11) malam.

Menurut Neta, bentrokan yang kembali terjadi menunjukkan penanganan kasus bentrok Brimob kontra TNI di Batam beberapa waktu lalu hanya berjalan setengah hati dan lambat. Karena itu, kata Neta, sudah saatnya Presiden Jokowi bertindak tegas dengan mengganti Kapolda Kepulauan Riau dan Komandan Kodim yang ada.

Bahkan, bila perlu mengevaluasi keberadaan Kapolri karena lemahnya pimpinan kepolisian yang ada. “Seharusnya ketika bentrokan pertama terjadi, dikontrol. Supaya jangan terjadi lagi. Kan ada pepatah yang mengatakan, jangan jatuh dua kali ke lubang yang sama. Kita berharap evaluasi tidak hanya di lokal Batam, tapi jajaran aparat keamanan di kepolisian harus dievaluasi menyeluruh. Jangan sampai terjadi ke daerah lain, akan menakutkan,” katanya.
 
Selain penanganan yang lemah, lanjut Neta, tingginya aksi beking tindakan ilegal di Batam yang melibatkan aparat juga memungkinan terjadi bentrokan sulit dihindari. Apalagi, jasa pengamanan diduga keamanan tidak hanya dilakoni oknum aparat di tingkat lokal Batam, namun melibatkan elite-elite tertentu. Dugaan mengemuka mengingat Batam merupakan kawasan di mana perputaran uang cukup besar.
 
“Aksi beking-membeking tidak hanya terkait BBM illegal saja. Di sana juga marak ilegal fishing, perdagangan manusia atau TKI ilegal. Dulu juga ada perjudian dan lain-lain. Jadi potensi ekonominya luarbiasa. Bentrokan sebelumnya itu kan karena beking membeking BBM ilegal. Masa lokasi BBM illegal bisa berlangsung aman selama bertahun-tahun,” katanya.

Karenanya, Neta mengaku pesimistis bentrokan tak akan terjadi lagi sepanjang aksi beking-membeking tetap berlangsung tanpa tindakan berarti. Untuk itu IPW menyarankan Presiden Jokowi memerintahkan pencopotan Kapolda Kepri dan dan Dandim Batam.

“Karena peristiwa bentrokan kedua menjadi preseden buruk. Di mana para pimpinan aparat yang ada sudah kehilangan wibawa, tidak bisa mengendalikan anak buah di lapangan,” ujar Neta.(gir/jpnn)