Desak Polda Jabar Tak Izinkan Laga Persib v Persija

jpnn.com - JAKARTA - Kapolda Jawa Barat diimbau agar tidak mengizinkan pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di seluruh wilayah tugasnya. Jika Kapolda memberi izin dan terjadi kerusuhan, Kapolda harus membayar ganti rugi atas semua kerusakan akibat kerusuhan tersebut. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane karena Jumat (7 Februari) besok akan ada keputusan penjadwalan ulang yang dikeluarkan PT Liga Indonesia terkait pertandingan Persib vs Persija.

"Meskipun PT Liga mengeluarkan keputusan, jika Kapolda Jabar tidak mengeluarkan izin keramaiannya, pertandingan Persib vs Persija tidak akan bisa dilaksanakan. IPW menilai pertandingan tersebut sangat berisiko tinggi terhadap keamanan di Jabar, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres," kata Neta S Pane, Kamis (6/3).

Menurut Neta, ulah suporter sangat rawan konflik yang bisa memicu kerusuhan massal, apalagi situasi sosial politik 2014 sangat rawan karena menjelang Pemilu dan Pilpres. Sementara dalam banyak pertandingan sepakbola dan terjadi kerusuhan massal seakan tidak ada pihak yang bertanggung jawab.

"PSSI, PT Liga Indonesia maupun klub sepakbola tidak pernah meminta maaf atas kerusuhan ini. Mereka juga tidak pernah membayar ganti rugi terhadap para korban yang mobil, rumah, dan tempat usahanya yang hancur. Padahal para korban tidak tahu-menahu dengan sepakbola," ujarnya.

Jika Kapolda Jabar mengizinkan pertandingan Persib vs Persija dan terjadi kekacauan, menurut Neta, Kapolda harus bertanggungjawab secara penuh, termasuk membayar ganti rugi untuk para korban. "IPW mendata, musim kompetisi 2012 selalu diwarnai tawuran dan kerusuhan. Akibatnya selama 2012 ada 13 orang tewas dan 14 luka berat akibat pertandingan sepakbola di berbagai tempat. Di 2011 ada 3 tewas dan 3 luka. Belum lagi korban harta benda," ungkapnya. (fas/jpnn)