Di Jabar, Prabowo-Hatta Raih Keuntungan
jpnn.com - BANDUNG - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa akan lebih diuntungkan menyusul dukungan yang diberikan 21 kepala daerah dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan selaku ketua tim pemenangannya di Jabar.
Pakar Politik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, secara politis, dukungan dari kader partai yang kebetulan menjabat sebagai kepala daerah akan menguntungkan Prabowo-Hatta di Jabar.
"Bagaimana pun, Prabowo-Hatta akan diuntungkan. Kepala daerah dikenal luas sehingga sangat efektif untuk menarik massa pendukung ketimbang orang biasa seperti kader parpol. Karena kepala daerah memiliki kekuatan berlipat untuk menarik dukungan publik," kata Asep saat dihubungi, Senin (2/6).
Asep menilai, dukungan yang diberikan kepala daerah tersebut tidak menyalahi hukum dan etika. Sebab, sebagai seorang warga negara dan kader partai, kepala daerah pun memiliki hak untuk memberikan dukungannya, termasuk menjadi bagian dari tim sukses.
"Tidak ada aturan ataupun etika yang dilanggar, itu sah-sah saja karena mereka pun memiliki hak. Namun, tentunya, jika ingin menjadi bagian tim sukses dan berkampanye, yang bersangkutan harus cuti terlebih dahulu," katanya.
Kendati begitu, Asep menilai, secara pribadi, ditinjau dari sisi kemanfaatannya bagi publik, seorang kepala daerah sebaiknya tidak menjadi bagian tim sukses dan juru kampanye. Sebab, hal itu akan menimbulkan dampak psikologis politis bagi rakyat yang dipimpinnya.
"Seorang kader partai yang juga kepala daerah akan dinilai jauh lebih berharga jika tidak berkampanye dan hanya melayani masyarakatnya," tuturnya. Asep mengakui, adanya dukungan dari kepala daerah tak lepas dari instruksi partai.
Kepala daerah yang juga kader partai, kata Asep, mau tidak mau harus memberikan dukungan saat partai menginstruksikannya untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.
"Idealnya, istilah 'saat loyalitas terhadap negara dimulai, loyalitas terhadap partai selesai' seharusnya bisa diaplikasikan. Tapi, kembali lagi, kepala daerah memang memiliki hak dan itu tidak menyalahi aturan maupun etika," pungkasnya.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jabar sebagai partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla mengultimatum Gubernur Jabar yang juga Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta di Jabar, Ahmad Heryawan dan seluruh bupati/wali kota di Jabar agar bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden 2014 mendatang.
Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin mengingatkan gubernur dan seluruh kepala daerah di Jabar agar taat pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Jika memang mereka ingin menjadi tim sukses, kami minta mereka untuk cuti atau mengundurkan diri," kata Tubagus. (agp)