Di Sultra, Penegakkan Hukum Dinilai Resahkan Warga

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muliati Saimanan mengatakan tindak kriminal masih sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan setiap saat mengancam ketentraman warga.

Hal tersebut terungkap ketika empat anggota DPD RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Muliati Siamanan, Wa Ode Hamsinah Bolu, Abdul Jabbar Toba dan Yusran A Silondae) melakukan kunjungan kerja ke-14 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dari 30 okteber hingga 15 November 2015 lalu.

“Fakta yang kami temukan di lapangan, masyarakat mengeluhkan tingginya tindak pidana kriminal dan itu sangat mengancam ketenteraman warga," kata Muliati Siamanan, di Jakarta, Selasa (24/11).

Selain tingginya tindak pidana, ujar Muliati Siamanan, proses penegakkan hukum justru dinilai meresahkan masyarakat karena tidak memberikan ruang kepada masyarakat di tingkat bvawah untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara kekeluargaan.

“Semua hal tentang proses penegakkan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum, tanpa memberi ruang bagi kerarifan lokal untuk menyelesaikannya," ungkap dia.

Mestinya ujar Muliati Siamanan, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebaiknya memberikan ruang kepada camat, lurah atau lembaga pemberdayaan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan hukum di daerahnya secara persuasif yang sifatnya delik aduan.

“Karena pihak kepolisian terlalu fokus mengurus semua persoalan tindak kriminal, akibatnya upaya antisipatif tidak optimal. Polisi setempat tidak pro-aktif mensosialisasikan bahaya minuman keras dan penyalahgunaan narkoba,” kata Muliati Saimanan.(fas/jpnn)