Dibilang Terlalu Proteksionis, Dijawab ’’Tidak’'

jpnn.com - Hatta yang pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi(2001-2004) itu sangat tertarik dengan tema ini. “Optimalisasi Pengelolaan SDA untuk Kemajuan Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan” adalah tema yang matching dengan desain MP3EI 2011-2025 –Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia--- yang dia gagas dan diluncurkan sejak 27 Mei 2011 itu.

Kebetulan, Hatta adalah ketua harian MP3EI yang mengembangkan potensi negeri ini ke dalam 6 koridor. Karena itu, di tengah kesibukannya sebagai menko, di akhir pekan ini,  dia niatkan untuk hadir berseminar bersama stakeholder pelaku otonomi daerah di Jawa Timur itu. “Ada 6 pertanyaan kritis yang membuat saya gelisah soal pembangunan Sumber Daya Alam ini,” ungkap Hatta mengawali diskusi yang dikemas dalam talk show itu.

Pertama, kata Hatta, apakah kita sudah mengelola SDA secara berkesinambungan? Sudah menggunakan pendekatan sustainable? “Banyak orang berteori, energi tak terbaharui (Non Renewable Resources) itu akan habis! Ya, saya setuju. Tetapi itu bisa diperkirakan, bisa dihitung, dan model manajemennya bisa memilih cara-cara yang memegang prinsip sustainabilitas,” kata dia.

Pertanyaan kritis kedua, lanjut Hatta, apakah pengelolaan SDA saat ini sudah berkeadilan? “Sub kritis kata keadilan itu, apakah peran Pemda sudah cukup memadahi? Baik dalam aspek manajemen, regulasi maupun aspek lingkungan hidup? Kalau saya harus menjawab, kita masih belum mencapai kedua hal di atas. Belum berkeadilan, juga belum berkesinambungan!” ungkap Hatta. 

Pertanyaan kritis ketiga, lanjut Hatta, adalah di mana peran masyarakat? Dapat apa mereka? Seberapa besar mereka terakses kepada sumber-sumber kekayaan negara. “Baik terhadap kekayaan alam berupa tanah, sumber daya alam terbaharukan, sumber daya alam tak terbaharukan?” tanya Hatta.

Lalu, di mana penerimaan negara? Seberapa besar bagian negara? Bagaimana cara menghitung royalti? Atau bagi hasil? Lalu seberapa besar peran daerah? Seberapa dahsyat daya ungkit pembangan ekonomi daerah? Seberapa signifikan, dampak terhadap daerah, menjadi bagian dari pusat pertumbuhan?  

“Terus, apakah sudah benar cara kita memberikan hak kelola SDA kepada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu? Apakah mereka sudah mengelola secara bertanggung jawab? Itulah hal-hal penting yang harus dipikirkan secara matang,” tegas Ketua Umum DPP PAN 2010-2015 ini.

Insinyur Fakultas Teknik Perminyakan, Angkatan 1973, Institut Teknologi Bandung (ITB) ini betul-betul gelisah akan pertanyaan-pertanyaan kritis di atas. Dia menyebut, harus ada cara baru, tatanan baru, mekanisme baru dan penataan baru atas pengelolaan SDA di negeri ini. Dan itu, harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan berkesinambungan. Itu segaris dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang sudah dideklarasi sejak 2000 dan sudah terimplementasi 2015.