Diduga Buntut Pilpres 2009

Rabu, 01 Desember 2010 – 07:56 WIB

Foto: Dok Radar Jogja/JPPhoto

JAKARTA -- Anggota DPR dari Partai Golkar Gandung Pardiman mengatakan, istilah monarki itu merujuk kepada keterlibatan raja dalam pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung. "Jadi, SBY itu tidak salah-salah amat," kata legislator yang mewakili dapil Jogjakarta itu.

Menurut dia, wasiat dari HB IX, keistimewaan Jogjakarta diserahkan kepada pemerintah pusat dan rakyat. Bukan diserahkan kepada raja dan keraton. "Tapi, sekarang justru terjebak bagaimana gubernur Jogjakarta dipilih atau ditetapkan. Ini kan masalah sempit. Padahal, keistimewaan itu sampai akhir zaman," katanya.

Gandung menilai tidak ada yang salah antara SBY dan Sri Sultan. Apalagi, dalam realitas yang berjalan selama ini sultan merupakan seorang gubernur sekaligus raja Jogjakarta. "Di tengah badai merapi mungkin jadi kurang koordinasi dan komunikasi. Dua pihak harus duduk bersama," saran anggota Komisi IX DPR itu.

Menurut dia, perseteruan yang memuncak di balik isu pemilihan atau penetapan hanya SBY dan sultan yang mengetahui secara pasti. Dia menduga salah satu di antaranya buntut dari Pilpres 2009. "Masalah kecil, lalu menumpuk menjadi besar. Komunikasi kedua belum beres sehingga substansi bergeser dan lebih mengedepankan harga diri masing-masing," kata Gandung. (dyn/pri/c4/iro)