Digadang Masuk Kabinet Jokowi, Wamen PU Ogah Komentar

jpnn.com - JAKARTA - Nama-nama calon kandidat menteri untuk presiden terpilih Joko Widodo terus dibicarakan publik. Salah satu yang nama yang turut disebut adalah Wakil Menteri PU Hermanto Dardak. Hermanto disebut-sebut menjadi salah satu kandidat yang akan menempati jabatan Menteri PU.

Meski namanya beberapa kali disebut dalam survei-survei tentang kabinet Jokowi, Hermanto mengaku enggan berandai-andai.“Saya tidak bisa banyak berkomentar, karena itu hak prerogatif Presiden," ujar peraih gelar doktor ilmu transportasi jalan dari Australia ini di Jakarta, Kamis, (25/9).

Kedekatan Hermanto dengan Gubernur DKI Jakarta itu secara profesional memang sudah terjalin lama sebelum Jokowi terpilih menjadi presiden. Di antaranya saat konsultasi publik MRT, peresmian rumah pompa Waduk Pluit, hingga belum lama ini setelah terpilih, Jokowi mengajak Hermanto dalam blusukan pertamanya sebagai Presiden terpilih ke Ciliwung, Agustus lalu.

Meski demikian, Hermanto tegas menyebut tak ingin mendahului keputusan Jokowi. Ia mengaku saat ini ingin fokus selesaikan tugasnya terlebih dahulu di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang penting, saya fokus dulu menjalankan tugas saya yang sekarang," tegas Hermanto.

Hermanto yang pernah menjabat sebagai Dirjen Bina Marga dan Dirjen Penataan Ruang, belum lama ini menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan penghargaan individual tertinggi dunia di bidang transportasi jalan. Ia mendapat penghargaan International Road Federation (IRF) Professional of the Year.

Hermanto juga terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia periode 2015-2018, dan belum lama ini diangkat sebagai Presiden lembaga internasional bidang perencanaan wilayah, Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH). Ia juga masih menjabat sebagai Presiden lembaga internasional Road Engineering Association for Asia and Australasia (REAAA). Atas prestasi-prestasinya inilah Hermanto digadang-gadang menjadi Menteri Pekerjaan Umum di pemerintahan baru. (flo/jpnn)