Dikecam, Ini Tanggapan Menkopolhukam

jpnn.com - JAKARTA--Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa dirinya hanya mengimbau dan menyarankan Partai Golkar untuk tidak menyelenggarakan Munas pada 30 November hingga 3 Desember di Bali. Bukan melarang adanya Munas tersebut.

"Silakan dibaca lagi rilisnya, tidak ada kata larangan. Kalau saya tidak mengingatkan sebagai menkopolhukam, ya salah juga. Tapi kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah. Di mana saya mengatakan saya melarang. Saya hanya mengingtkan mengimbau dan menyarankan. Itu adalah tugas saya," ujar Tedjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, (26/11).

Tedjo mengingatkan kembali bahwa imbauan itu dilakukannya karena persiapan Munas sudah lebih dulu ricuh di DPP Golkar, Selasa (25/11).

Ia khawatir potensi ricuh lebih besar juga akan terjadi lagi saat Munas berlangsung di Bali. Ditambah, kata dia, Munas diselenggarakan di Bali pada akhir tahun yang berhimpitan dengan musim liburan wisatawan. Ini dianggap akan mempengaruhi sektor pariwisata di Bali.

"Golkar akan mengundang DPD 1 dan DPD 2. Sekitar 500-an orang. Kemudian dari DPP-nya. Dengan membawa orang-orang berikutnya yang akan datang mungkin ribuan orang di sana. Jika ada potensi rusuh bagaimana? Itu prediksi-prediksi saya. Itu perlu saya ungkapkan. Kalau kita diam saja, terjadi sesuatu, saya tidak mengingatkan itu juga tidak benar," tegas Tedjo.

Ia menyatakan jika rusuh itu terjadi di Bali, negara justru akan dirugikan. Investor dan wisatawan, tegasnya, akan berpikir dua kali untuk datang kembali ke Indonesia, khususnya Bali. (flo/jpnn)