Dirjen Polpum Ingin Forkompimcam Diperkuat

jpnn.com - JAKARTA - Dirjen Politik Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Mayjen Soedarmo menghendaki adanya penguatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam). Alasannya, persoalan-persoalan masyarakat bernuansa konflik selama ini terjadi di tingkat kecamatan.

“Selama ini, persoalan-persoalan, potensi-potensi konflik, muncul bukan di provinsi, bukan di kabupaten/kota, tapi di kecamatan. Saya sepakat Forkompimcam diperkuat, termasuk anggarannya,” ujar Soedarmo saat acara harmoniasi Rancangan Peraturan Pemeirntah (RPP) tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di gedung Kemendagri, kemarin (3/3).

RPP itu jika sudah disahkan menjadi PP, akan menjadi payung hukum pengalihan Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi instansi vertikal di bawah naungan Kemendagri. Nantinya, mereka yang akan menjalankan urusan pemerintahan umum di daerah.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum itu, dibentuk Forkompimda di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Soedarmo mengatakan, penguatan Forkompimcam itu penting, karena mereka lah yang nantinya bergerak ke lapangan dalam rangka melakukan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap potensi-potensi konflik serta ancaman terhadap ideologi Negara.

Karenanya, lanjut mantan petinggi di Badan Intelijen Negara (BKN) itu, diperlukan anggaran yang cukup untuk efektifitas kerja Forkompimcam.

“Saya ambil contoh, para pelaku teroris itu selama ini banyak yang tak terdeteksi, yang tinggal di kos-kosan, karena tidak pernah dilakukan pendataan, karena tidak ada dukungan dana,” ujar Soedarmo.

Harmonisasi RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum kemarin melibatkan unsur dari kementerian terkait. Selain dari kemendgri, juga dari Kemenko Polhukam, KemenPAN-RB, Kementerian Keuangan, Kemensetneg, Sekretariat Kabinet, Bappenas, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan juga sejumlah pakar. (sam/jpnn)