Dirut PLN Bicara Soal Polemik Inefesiensi Rp37 Triliun

Rabu, 31 Oktober 2012 – 10:26 WIB

Dirut PLN, Nur Pamudji menegaskan bahwa audit BPK di PLN dilakukan atas permintaan DPR dan hanya berkaitan dengan delapan pembangkit listrik nasional, Selasa (30/10). M Fathra Nazrul Islam.jpg

Belakangan dirinya heran karena ada pihak yang mengkaitkan hasil audit BPK soal inefisiensi senilai Rp37 triliun itu dengan pengadaan genset. “Apa hubungannya dikaitkan dengan genset, laporan BPK tidak ada membahas genset, jadi ini menurut saya itu mis informasi,” tegas Nur Pamudji lagi.

Dalam workshop itu Nur Pamudji juga menyampaikan sedikit bocoran tentang laporan BPK mengenai delapan pembangkit tersebut. Dipaparkannya bahwa delapan pembangkit itu di antaranya pembangkit Tambak Lorok yang menggunakan gas dari lapangan Kepodang. Kemudian pembangkit Muara Tawar.

“Audit itu direkomendasikan BPK ke BP Migas dan PGN, justru PLN tidak diminta menindaklanjuti. Pembangkit di Belawan, Medan, juga dirkomendasikan BPK ke BP Migas, tindaklanjutnya pemerintah memutuskan mengubah fasilitas di sana,” jelas Nur Pamudji.

Begitu juga dengan pembangkit di Muara Karang dan Priok yang dijadikan satu dalam audit BPK juga tidak direkomendasikan BPK ke PLN, tapi kepada PT Nusantara Rekas selaku kontraktor dan Menteri ESDM. Namun karena perusahaan itu rekanan PLN, maka rekomendasi BPK dikerjakan bersama-sama.