Dorong Budaya Literasi, Komisi X Setujui RUU Sisbuk

Sementara yang dimaksud dengan murah, yaitu buku terjangkau dari segi harga sesuai dengan daya beli masyarakat.

Terutama buku-buku pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan yang dilakukan pemerintah.

“Sehingga dibutuhkan politik anggaran perbukuan yang fokus pada penyediaan buku teks utama, tanpa dipungut biaya yang digunakan dalam proses pembelajaran 9 dan 12 tahun,” tambah Sutan.

Sementara yang dimaksud dengan merata, yaitu buku tersedia dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk buku-buku untuk penyandang disabilitas, dan daerah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal) di Indonesia.

“Draf RUU Sisbuk versi 3 April 2017 terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal. Pembahasan RUU Sisbuk selama 10 bulan oleh Panja telah mengalami banyak dinamika dan romantika. Dan menghasilkan rancangan yang maksimal tentang sistem perbukuan,” tutup politikus asal dapil Jambi itu.

Sebelumnya, sepuluh Fraksi DPR menyampaikan pandangan mini fraksi. Kendati memberikan beberapa catatan, seluruhnya menyetujui agar RUU Sisbuk untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II atau Paripurna. (jpnn)