Dorong Pemerintah Libatkan Pihak Independen Hitung Cost Recovery

jpnn.com - JAKARTA - Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) mengharapkan pemerintah benar-benar mengkaji kemungkinan pelibatan pihak independen atau surveyor untuk menghitung nilai cost recovery. Tujuannya agar pemerintah tidak dirugikan dan investor pun tetap nyaman.

Menurut Ketua BaraJP Sumatera Utara, Heryanson Munthe, Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan sejumlah relawan di Medan, Rabu (2/3) mengungkapkan tentang langkah pemerintah mengkaji pelibatan pihak ketiga dalam penghitungan cost recovery. “Dalam pertemuan dengan BaraJP di Medan Rabu malam, Presiden Jokowi mengatakan akan dipertimbangkan pihak surveyor/independen menjembatani kontraktor dengan pemerintah dalam hal ini SKK Migas),” ujarnya  di Jakarta, Sabtu (5/3).
   
Mengutip pernyataan Jokowi dalam pertemuan itu, Heryanson mengatakan bahwa kehadiran lembaga independen sangat penting untuk membantu SKK Migas dan kontraktor. “Lembaga iindependen itu juga agar mampu membuat kinerja lancar dan tepat waktu," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, selama ini penentuan cost recovery diputuskan oleh dua belah pihak saja. Yakni SKK Migas yang mewakili pemerintah, dengan kontraktor pemegang kontrak kerja sama (KKS).

Di sisi lain, pengeluaran cost recovery juga harus disetujui DPR. Sebab, cost recovery dikucurkan melalui mekanisme APBN. “Harapan kita pun keterlibatan pihak independen dalam penentuan cost recovery bisa membuat sektor pertambangan semakin menggeliat,” pungkasnya.(ara/JPNN)