DPD RI Dorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

jpnn.com - MANOKWARI - Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Transparansi pengelolaan sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara yang transparan dan terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri pengelolaan negara yang baik dan bertanggung jawab yang dikenal dengan istilah good governance.
 
Demikian dikemukakan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam kunjungan kerjanya di Manokwari, Papua Barat, Rabu (3/8/2016).
 
Kemarin pagi, Irman Gusman menjadi pembicara dalam Dialog Terbuka “Sinergi BPK dan DPD RI Dalam Pengawasan Keuangan Negara” di Auditorium PKK, Provinsi Papua Barat. Pembicara lain adalah anggota BPK RI Prof Bahrulla Akbar dan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manubuy.
 
Dalam kesempatan tersebut, Irman Gusman mengatakan lemahnya sistem pengelolaan keuangan negara dan sistem hukum yang ada menjadi pemicu tindakan penyalahgunaan kekayaan dan keuangan negara serta maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan,” kata Irman seperti siaran pers Humas DPD RI.

Menurut Irman, negara-negara maju yang  mampu mewujudkan kesejahteraan rakyatnya senantiasa mengelola keuangan negaranya dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

“Di Indonesia, BPK RI merupakan merupakan salah satu lembaga pengawasan eksternal dan sebagai suatu lembaga negara yang memiliki posisi sangat tinggi sesuai UU 1945,” kata Senator asaL Sumatera Barat ini.
 
Oleh karena itu, sinergi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan DPD RI sangat penting untuk dilakukan. “DPD RI sebagai representasi daerah yang berada di pusat memiliki peran yang sangat signifikan dalam turut serta mengawasi penggunaan  keuangan negara,” jelasnya.(fri/jpnn)