DPD Tak Akan Dorong Pemerintah Langgar UU

Kantor di Daerah Belum Terealisasi, Tak Mungkin Ada Korupsi

Sabtu, 09 Juli 2011 – 00:29 WIB

Nurbaya menyebutkan, UU MD3 diundangkan pada 29 Agustus 2009. Karenanya, kata Nurbaya, 29 Agustus 2011 mendatang merupakan batas waktu yang diwajibkan UU agar DPD berkantor di daerah.

Nurbaya justru khawatir jika ketentuan itu tidak direalisasikan bakal terjadi pelanggaran UU. "Gedung itu bukan pilihan, tetapi memang harus diwujudkan. Yang bisa menjadi pilihan ialah volume dan postur atau model. Itu pun harus dapat menjamin pelaksanaan fungsi legislatif lembaga dewan,” tandas  Nurbaya.

Hanya saja Nurbaya tak menampik munculnya anggapan mark up gedung DPD itu karena ada latar belakang politik. Namun menurutnya, akurasi informasi dan data tetap harus diutamakan.

”Segala isu boleh saja berkembang. Tapi semestinya didukung data yang akurat, karena politisi bekerja dengan data dan informasi yang akurat. Karena itu jangan terkecoh informasi yang sifatnya jebakan," ucapnya.

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menepis tudingan adanya mark up (penggelembungan harga) pembangunan kantor DPD di setiap provinsi. Sekjen

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next