DPP Golkar Sampai Minta Bantuan 10 Polisi Buat Pengamanan Kantor 24 Jam

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar meminta bantuan pengamanan kantor kepada Kepolisian Resort Jakarta Barat. Dalam sebuah surat yang beredar, tertanggal 12 Juli 2019, disebutkan alasannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sehubungan dengan dinamika yang berkembang di Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kantor DPP Golkar," bunyi surat yang ditandatangani Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus dan Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir.

Dalam surat itu, bantuan pengamanan selama 24 jam yang diminta DPP Golkar untuk mengamankan kantor yang berlamat di Jl Anggrek Nelly Murni, berjumlah 1 SSR (Satuan Setingkat Regu) atau sepuluh orang.

Ibnu Munzir saat dihubungi JPNN.com, tidak membantah keberadaan surat tersebut. Namun, dia meminta agar masalah itu ditanya langsung kepada sekjen partainya.

BACA JUGA: Jokowi Ogah Ikut Campur Munas Golkar

Terpisah, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan adanya surat permintaan pengamanan tersebut. Namun dia memastikan sifatnya biasa, bukan karena meningginya suhu politik di internal partainya jelang Munas 2019.

"Iya untuk pengamanan kantor, itu kan biasa saja. Kami ingin menjaga keamanan. Kalau mau bikin acara, minta pengamanan kantor kan biasa," jawab Ace, Selasa (16/7) malam.

Munas Golkar sendiri menurutnya akan dilakukan mengacu keputusan Munaslub, yakni pada Desember mendatang. Hanya saja soal tanggal baru akan diputuskan dalam rapat pleno DPP. "Tanggal kan bisa awal, bisa pertengahan, atau akhir, kan soal teknis. Itu diputuskan di pleno, kewenangan pleno," tandasnya. (fat/jpnn)