DPR Ajak Presiden Bicarakan Malut

Selasa, 28 Oktober 2008 – 16:26 WIB

JAKARTA - Meski pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba sudah dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Utara, tapi bagi partai pendukung pasangan Abdul Gaffur-A Rahim Fabanyo, persoalan belum selesai. Anggota Komisi II DPR Sayuti Asyathri menyatakan, pihaknya menilai masalah pilkada Malut belum selesai lantaran faktanya memang ada penolakan dari masyarakat mengenai pelantikan Thaib-Gani.

Ancaman KPUD Malut yang akan memboikot pemilu 2009, juga tidak bisa dianggap sepele. DPR mengajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan hal tersebut secara serius. "Kalau KPU Malut mengancam boikot, tentu kita sesalkan. Tapi sisi lain, ini sebagai indikasi masalah ini sangat serius. Kita minta Presiden mengkonsultasikan masalah ini dengan DPR," ujar Sayuti kepada JPNN.Com di Jakarta, Selasa (28/10).

Hanya saja, saat ditanya apakah permintaan tersebut akan dituangkan dalam surat resmi ke Presiden, Sayuti tidak menjawab tegas. Yang jelas, katanya, harus Presiden sendiri yang menyelesaikan persoalan Malut. Tidak bisa hanya dilimpahkan penyelesaiannya ke pejabat setingkat menteri. "Jangan pernah anggap enteng persoalan di daerah apalagi di Malut. Karena ini menyangkut persoalan gubernur, yang notabene merupakan wakil pemerintah pusat di daerah," ujar Sayuti.

Lebih lanjut dia mengatakan, perlunya Presiden turun langsung menyelesaikan masalah Malut, karena hal ini juga menyangkut nasib Presiden. Bayangkan, kata Sayuti, DPR sudah merancang penggunaan hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah disampaikan. "Ini bisa berimplikasi ke impeach dengan dugaan pengabaian hak konstitusional KPU sebagai institusi yang punya kewenangan menetapkan pemenang pilkada, yang ternyata dianulir melalui Keputusan Presiden," paparnya. (sam/JPNN)