DPR : Apa Susahnya sih BIN dan Kepolisian Telepon-telponan?

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq menyangkan minimnya koordinasi antara BIN dan Polri. Menurutnya, jika koordinasi dilakukan, pencegahan aksi teror pasti akan lebih maksimal.

Dia pun menyindir perilaku instansi-instansi pemerintah yang terkesan alergi melakukan koordinasi. "Koordinasi ini kan barang mewah di Indonesia," tegas Mahfudz saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1). 

Ia menjelaskan, koordinasi itu bisa dilakukan ketika BIN mencurigai seseorang atau kelompok yang diduga akan melakukan gerakan radikal. Nah, lanjut dia, ketika mendapat informasi itu, BIN bisa meminta Polri menangkap bahkan menahan pelaku. 

Sebab, yang bisa melakukan penangkapan dan penahanan adalah polisi. "Apa susahnya BIN dan kepolisian telepon-teleponan (untuk koordinasi)," sindir Mahfudz lagi. 

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, BIN merupakan lembaga yang diberikan kewenangan mencari data dan mengolah informasi. Dalam sistem koordinasi keamanan negara BIN tak bisa berdiri sendiri. 

Karenanya, lanjut dia, BIN harus mengkoordinasikan seluruh elemen keamanan negara seperti Polri, TNI bahkan Kejaksaan. (boy/jpnn)