DPR Berharap Indonesia Segera Memiliki Perusahaan Raksasa Milik Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mengingatkan kepada pemerintah pada saat Rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN agar melakukan perbaikan kinerja korporasi di bawahnya. Masalah menjadi Superholding BUMN atau Sub Holding BUMN jangan dijadikan bahan diskusi saja, tetapi realisasinya.

Ia juga mengingatkan bahwa Superholding BUMN itu bukan saja rencana menteri BUMN periode lalu, namun merupakan cita-cita lama agar Indonesia memiliki Perusahaan raksasa milik pemerintah untuk bersaing dengan dunia global di masa datang. Super-Holding BUMN ini telah terwacana untuk tujuan efisiensi dan lebih lincah dalam persaingan global.

"Saat ini Menteri BUMN lebih cenderung Sub Holding BUMN. Tidak masalah rencana ini dilakukan, yang penting ada realisasinya yang membawa perubahan lebih baik pada pengelolaan BUMN kita," ujar Nevi dalam siaran persnya, Sabtu (22/2).

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan hingga saat ini, BUMN masih banyak yang memiliki ruh Birokrasi daripada ruh korporasi. Akibatnya perjuangan dalam mencapai keuntungan menjadi nanggung.

"Seharusnya BUMN ini memiliki ruh korporasi, bukan ruh birokrasi. Bila ruh korporasi ini sepenuhnya diterapkan, keuntungan BUMN akan semakin membaik dan secara tidak langsung akan memberi kontribusi penerimaan negara yang lebih baik ", katanya.

Berdasarkan data yang di himpun Nevi, Setoran deviden BUMN pada tahun 2015 sebesar Rp 37,6 triliun, kemudian mencapai Rp  37,1 triliun di tahun 2016, dividen BUMN meningkat lagi menjadi Rp 43,9 triliun di tahun 2017 dan Rp 45,1 triliun di tahun 2018. Setoran dividen dari BUMN pada tahun 2019 diproyeksi akan mencapai Rp 49,61 triliun.

"Terhadap BUMN yang akan mendapatkan PMN, seharusnya agar dibuatkan KPI secara spesifik dan jelas setelah menerima PMN tsb utk menilai keberhasilan kinerja BUMN dan dievaluasi secara semesteran. Karena dengan adanya PMN ini, diharapkan growth bisnis yang dicapai harusnya menjadi lebih baik dan transparan," ucap Nevi.

Berdasarkan data APBN, lanjutnya, sepanjang 2015 sampai 2018, jumlah PMN yang disalurkan pemerintah kepada BUMN mencapai Rp130,3 triliun. Sedangkan berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019, pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp17,7 triliun untuk BUMN.

Fraksi kami, kata Nevi, sepakat untuk meminta agar BUMN bisa meningkatkan kinerjanya agar kontribusi deviden untuk negara lebih maksimal. Pada tahun 2018 Pemerintah hanya mendapat setoran deviden dari BUMN sebesar Rp 44 triliun, padahal total aset BUMN di tahun yang sama sebesar Rp 8.200 triliun. Sebesar 80 % dari jumlah deviden tersebut hanya disumbang oleh 14 perusahaan, dari total 142 BUMN di Indonesia.

Politisi PKS ini mengatakan, berkaitan dengan SDM di BUMN, ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap perilaku BUMN. Kepastian terpilihnya para profesional yang terpercaya, maka lebih dari separoh urusan BUMN selesai.  Bersih-bersih SDM di BUMN sebaiknya di segerakan untuk meningkatkan performa korporasi. Perbaikan sistem pemilihan direksi dan menjalankan dengan konsisten sehingga tidak terjadi tiap sebentar waktu, terjadi bongkar pasang direksi. Seleksinya musti ketat, tetapi kalau sudah terpilih sebaiknya diberikan waktu yang cukup untuk menunjukkan kinerjanya.

Nevi mengatakan, bahwa pada faktor proses seleksi direksi/komisaris telah dibangun konsep “Talent Management System”. Namun pada pelaksanaanya, perlu dikawal secara ketat, karena masih saja ada yang terlewat.

Ketika salah satu dari empat pilarnya yang meliputi Atraksi, Perkembangan, Motivasi, dan Retensi ada yang terlewat, maka pengawalan faktor seleksi direksi/komisaris akan menjadi sia-sia. Apalagi bila ada kasus titipan yang menyertai, akan memperburuk kinerja di masa yang akan datang.  Sistem yang dibangun selain menghasilkan SDM yang unggul pada saat seleksi, perlu memastikan agar seluruh masa jabatan yang di emban adalah bersih baik di awal, pertengahan sampai akhir masa jabatan.  

"Saya berharap, Kementerian BUMN beserta seluruh instrumen di bawahnya, mampu memberi kontribusi kemandirian ekonomi Republik ini. Bila kedaulatan ekonomi negara kita kuat, mudah-mudahan kedaulatan politik negara kita juga semakin stabil. Terakhir saya mengingatkan agar BUMN hati-hati dengan revolusi industri 4.0. Bila memungkinkan sedapatnya BUMN mengantisipasi dengan baik sehingga terhindar dari PHK masala," ujar Nevi.(fri/jpnn)