DPR: BUMN Jangan jadi Beban Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menyatakan BUMN mestinya bisa menjadi stimulus ekonomi rakyat saat ekonomi Indonesia melemah. Jangan malah menjadi stagnan hingga menjadi tambahan beban Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Aset keseluruhan BUMN sekitar Rp 4.600 triliun. Seharusnya jika memang program APBN belum bisa berjalan, BUMN bisa mendorong pergerakan perekonomian. Jangan ikut stagnan apalagi merugi karena alasan perlambatan pertumbuhan ekonomi. BUMN mestinya bantu program Jokowi. Jangan malah nambah beban," kata Taufik Kurniawan, Sabtu (8/8).

Keharusan BUMN untuk berperan sebagai stimulator ekonomi lanjutnya, adalah perintah undang-undang. "Ketika peran tersebut tidak dijalankan BUMN, DPR patut mempertanyakan visi arsitek dari ratusan BUMN ini," tegasnya.

Politikus PAN itu menjelaskan, keuangan negara terbagi antara APBN dan Non APBN. Dana pemerintah Non APBN seperti yang ada di BUMN-BUMN harusnya bisa membantu mendorong sektor ekonomi.

"BUMN selain memiliki peran strategis menyerap lapangan kerja, dan mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi lainnya, juga bisa dimanfaatkan untuk menutupi keterbatasan APBN agar ekonomi tidak seperti saat ini. Artinya seharusnya BUMN bisa lebih aktif bergerak mendukung pemerintahan,” sarannya.

Ditanya, apakah ketidaksigapan BUMN itu dikarenakan Menteri BUMN Rini Soemarno terlalu banyak menggalang relawan, Taufik mengelak menjawabnya dan menyerahkan sepenuhnya ke presiden sebagai atasan para menteri.

"Pak Jokowi tentu punya penilaian terhadap para pembantunya. Jika menurut penilaiannya ada menteri yang harus diganti atau dipertahankan, itu jadi keputusan Pak Jokowi. DPR hanya bisa memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan. Pastinya DPR ingin agar program-program pemerintahan yang pro rakyat bisa berjalan dan berhasil. Kalau untuk itu diperlukan reshuffle, yah silakan saja," pungkasnya.(fas/jpnn)