DPR Desak Jokowi Segera Atasi Asap

jpnn.com - JAKARTA - Komisi IV DPR gerah melihat lambannya penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi, dalam sepekan terakhir banyak laporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengeluh ke Senayan, terutama dari Riau.

Ketua Komisi IV DPR, Edhie Prabowo mengatakan Karhutla dan kabut asap sudah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir. Padahal sebelum elnino melanda, pihaknya di Komisi IV DPR membidang urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan dan Maritim sudah mengingatkan pemerintah.

“Pagi ini sedih sekali kami mendengar kabar dari teman-teman di Riau. Di Komisi IV DPR sebelum terjadi kebakaran sudah mengingatkan Kementan, Kemen-LHK, supaya anggaran yang belum terserap diarahkan untuk antisipasi apabila terjadi kebakaran,” kata Edhie dalam diskusi bertajuk “Masalah Asap” di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Bahkan, saat pembahasan anggaran dengan pemerintah, ada Rp200 miliar anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang digeser ke program pencegahan Karhutla. Begitu juga di Kementerian Pertanian.

“Di Kementan, untuk antisipasi elnino kami geser anggaran Rp880 miliar, Rp400 miliar diantaranya untuk beli pompa guna membantu daerah yang airnya sulit mengalir. Sampai sekarang kami melihat pemerintah menganggap ini tidak serius, menunggu alam saja, berharap hujan lagi. Sampai kapan,” ujar politikus Gerindra itu mempertanyakan.

Karena itu, anak buah Prabowo Subianto itu meminta Presiden Joko Widodo mengambil langkah kongkrit. Jangan hanya menyerahkan penanganan Karhutla kepada BNPB atau sekedar turun melihat lokasi kebakaran.

“Kami belum lihat Presiden, selain kunjungan ke lokasi kebakaran, memanggil semua bupati/walikota untuk memaksimalkan perannya. Kami tidak mau ini jadi pencitraan saja. Kami mau Presiden tegas, kongkrit. Jangan salahkan gubernur, bupati, ini dampaknya luar biasa,” tegas Edhie.(fat/jpnn)