DPR Desak Pemerintah Turunkan BBM

jpnn.com - JAKARTA – Desakan agar pemerintah segera menurunkan harga BBM semakin kuat. Bahkan pada rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro yang digelar Senin (27/10), tak ada satupun anggota ataupun fraksi yang meminta pemerintah tetap mempertahankan harga BBM.

Namun demikian, sekalipun harga minyak di pasaran dunia terus mengalami penurunan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tak berani memastikan tentang kapan harga BBM di dalam negeri akan diturunkan. Menurutnya, keputusan tentang kenaikan dan penurunan harga BBM adalah keputusan pemerintah dan bukan kewenangan Menteri ESDM.

 "Kami akan bicarakan dulu ditingkat menteri sebelum diputuskan presiden," ujar Purnomo pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (27/10) untuk membahas simulasi masalah BBM.

Menurutnya, jika dilihat dari pagu anggaran maka kenyataannya selisih harga BBM setelah turunnya harga minyak dunia memang sudah habis untuk menopang pemakaian BBM paska kenaikan pada bulan Mei lalu. "Ini kalau kita bicara soal ekonomi, tetapi kalau bicara soal politik keputusannya memang tidak seperti itu. Tetapi tetap harus kita bicarakan dulu," jelasnya.

Mantan presiden OPEC itu melanjutkan, realisasi subsidi BBM dari Januari hingga Oktober tahun sudah melebihi anggaran yang dipatok dalam APBN-Perubahan 2008. "Kita over subsidi BBM di APBN-P sekitar 4 triliun," katanya

Menurutnya, dalam APBN-P 2008 pemerintah telah mempersiapkan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp126,82 triliun. Sementara menurut. catatan pemerintah, realiasi subsidi BBM hingga Oktober tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp130,9 triliun. Sedangkan total subsidi hingga bulan Oktober telah melebihi alokasi APBN-P 2008 lebih kurang 4 triliun rupiah.

Purnomo menyebutkan, APBN-P 2008 telah menetapkan kuota volume BBM bersubsidi sebesar 35,5 juta kiloliter. Namun dalam realisasinya, dari Januari hingga Oktober 2008 baru mencapai 29,7 juta kiloliter meskipun berdasarkan perkiraan pemerintah realisasi kuota volume hingga akhir tahun ini bisa mencapai 39,3 juta kiloliter.

 
Purnomo melanjutkan, pemerintah akan menutupi kekurangan subsidi BBM dan Elpiji untuk dua bulan kedepan dengan mengambil kelebihan dari penerimaan migas. Jika Indonesia Crudel Price (ICP) rata-rata tahun ini 105 dolar AS per barel, maka itu dapat menutupi kekurangan subsidi sebesar Rp 30 triliun.

Jika ternyata pemerintah memang bersedia menurunkan harga BBM, apakah nanti keputusannya juga akan melalui Keppres? "Penurunan ini memang belum pernah terjadi. Saat naikknya kan pakai Keppres, logikanya untuk menurunkan ya pak Keppres, tapi hal ini belum dibahas," tambahnya.(ara)