DPR Dorong BUMN Bangun Kilang Minyak

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis mengatakan calon investor merencanakan untuk mundur dari proyek pembangunan kilang minyak. Menurut Harry, sikap tersebut mereka ambil  karena pemerintah tidak tegas terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

“Pembangunan kilang minyak tertunda terus karena berbagai kendala yang semestinya tidak perlu terjadi dan pemerintah tidak menyikapinya secara tegas. Kalau investor (KPC) yang saat ini ada tidak akan dipakai, cari pihak lain agar proyek tersebut bisa terlaksana," kata Harry Azhar Azis, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/12).

Dikatakannya, kebutuhan terhadap kilang minyak sangat mendesak. Sementara pemerintah meresponsnya biasa saja. Harusnya ada solusi konkret. "Kalau permintaan investor itu tidak bisa dipenuhi, sudahi saja. Pemerintah kan bisa membangunnya sendiri dengan cara melibatkan BUMN,” usul dia.

Pemerintah, lanjutnya, sudah berpengalaman membangun kilang sendiri dan terbukti berhasil. Itu harus jadi pendorong untuk membangun kilang minyak secara mandiri.

“Kebutuhan kilang itu mendesak. Sementara untuk membangunnya butuh waktu tiga hingga empat tahun. Kalau dari sekarang tidak jelas kapan mulainya, kapan kita memiliki kilang baru? Itu akan berpengaruh pada ketahanan energi kita” imbuh politisi Partai Golkar itu.

KPC direncanakan membangun kilang minyak berkapasitas 300 ribu barrel per hari. Rencana tersebut berpeluang dibatalkan karena sejumlah permintaan insentif oleh KPC tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Beberapa insentif yang diminta antara lain pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax holiday selama 30 tahun dan selanjutnya 5 persen. Angka itu lebih tinggi dari yang berlaku saat ini sebesar 20 persen. KPC juga meminta keringanan pajak daerah dan bea masuk. (fas/jpnn)