DPR Dorong Pemerintah Perkarakan AS dan Australia

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, meminta pemerintah segera memberi penjelasan soal isu penyadapan yang dilakukan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat dan Australia. Jika isu tersebut memang benar, DPR RI mendukung pemerintah untuk membahas masalah itu dalam forum internasional.

"Kalau memang ada bukti penyadapan agar ini tidak menjadi rumor, pemerintah segera memberikan informasi kepada DPR. Kalau itu dilakukan, maka DPR akan memberikan dukungan pada pemerintah dan juga mempersoalkan ini dalam forum internasional," kata Pramono  kepada wartawan di gedung DPR RI, Jumat (1/11).

Pramono menegaskan, penyadapan adalah cara yang tidak etis dalam pergaulan internasional. Menurutnya, tak ada satu pun negara yang menyadap pembicaraan pimpinan negara lain.

Lebih lanjut mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, isu penyadapan ini bisa menggangu hubungan bilateral. Jika benar terbukti, ia akan membawa hal tersebut dalam pertemuan parlemen level dunia di Brussel, Belgia pekan depan.

"Apalagi saya akan memimpin pertemuan parlemen di Brussel minggu depan dan ini menjadi bahan kita untuk dilakukan pembahasan jika isu itu benar," ujarnya.

Informasi mengenai aksi AS dan Australia pertama kali diberitakan oleh media Australia, Sydney Morning Herald (SMH). Mengutip informasi dari  Edward Snowden, penyadapan dilakukan koalisi dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA  yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".

Atas pemberitaan tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah meminta Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty untuk menyampaikan penjelasan resmi pemerintahnya. Jika berita itu terkonfirmasi, maka Indonesia akan melancarkan protes keras kepada Pemerintah Australia.

"Ini merupakan pelanggaran keamanan serius yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia," tegas Marty dalam keterangan persnya, Kamis (31/10). (dil/jpnn)