DPR: Kalau Utang ke Tiongkok Gagal Bayar, Siapa yang Tanggung Jawab?

jpnn.com - JAKARTA - Rapat dengar pendapat (RDP) Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Komisi VI DPR ditunda. Awalnya, agenda yang salah satu pokok pembahasannya soal pinjaman tiga Bank BUMN ke Tiongko akan diselesaikan pada Selasa (29/9) malam.

Anggota Komisi VI DPR RI, Dwie Aroem Hadiatie mengatakan, rapat Komisi VI dengan Meneg BUMN akan digelar kembali kalau Menteri BUMN terlebih dahulu mengirimkan dokumen pinjaman tiga bank yakni BNI, BRI dan Mandiri. 

"Komisi VI DPR yang putuskan rapat dengan Menteri BUMN dua malam yang lalu ditunda karena DPR ingin membaca naskah perjanjian pinjaman dana ke China Development Bank (CDB) sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat," kata Dwie, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (1/10).

Sebagai institusi kontrol penyelenggaraan negara lanjut politikus Partai Golkar ini, DPR berkepentingan dengan isi perjanjian pinjaman tersebut.

"Kami ingin tahu, apa benar pinjaman tersebut tanpa jaminan dan siapa yang harus bertanggung jawab kalau terjadi gagal bayar?" tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung I ini.

Tetapi karena Menteri BUMN tidak membawa surat perjanjian utang tersebut, rapatnya ditunda saja. "DPR tetap minta salinan kontraknya terlebih dahulu, biar utang tersebut tidak jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya. (fas/jpnn)